KOMISI IV DPR DESAK PEMERINTAH INTENSIFKAN REHABILITASI DAN PENGAWASAN HUTAN
Sejumlah anggota komisi IV mendesak Menteri Kehutanan untuk meningkatkan pengawasan Hutan karena degradasi hutan semakin hari semakin meningkat, namun tidak diimbangi upaya rehabilitasi hutan.
Hal tersebut terungkap saat Raker Komisi IV DPR dengan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR Ahmad Muqowam, di Gedung Nusantara, Rabu (14/4).
Menurut Agung Jelantik Sanjaya anggota Fraksi Gerindra, pengawasan terkait rehabilitasi hutan dan lahan patut dipertanyakan. “Perlu adanya pengawasan hutan dari mulai menanam pohon hingga menjadi hutan rakyat serta diperlukan penghijauan DAS dalam RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan),”paparnya.
Siswono Yudo Husodo anggota Fraksi Golkar mendukung adanya revitalitasi pemanfaatan hutan dan pembuatan kebun bibit rakyat sesuai dengan program yang ada di RAPBN-P. Pada kesempatan tersebut, Siswono juga menghimbau kepada pemerintah agar rakyat dilibatkan secara langsung, bukan menyerahkannya kepada perusahaan besar yang kemudian baru diserahkan kepada rakyat. “Karena itu perlu adanya bimbingan dan pengawasan karena masyarakat masih kekurangan tenaga ahli,”katanya.
Sementara Adi Sukemi (F-PG) mengatakan, perlu adanya pengawasan terhadap hutan khususnya hutan gambut yang sangat rawan kebakaran, oleh karena itu, penyewaan helikopter seperti yang disampaikan Menhut kurang efisien, tetapi lebih efisien apabila membeli helikopter. “Pembelian helicopter dalam pengawasan hutan sangat penting karena ada beberapa daerah hutan yang hanya bisa diawasi menggunakan helikopter,”paparnya
Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah akan memfokuskan RAPBN-P tahun 2010 terhadap rehabilitasi hutan dan lahan serta perlindungan dan korservasi.
Pemerintah, terangnya, juga akan melaksanakan pembuatan kebun bibit rakyat dengan memproduksi 400 juta batang yang akan disalurkan kepada delapan ribu desa di Indonesia. Selain itu, departemen Kehutanan akan menyewa helicopter untuk mengawasi daerah hutan. Namun, sebagian anggota Dewan kurang setuju dengan rencana penyewaan helicopter. (spy)
